BEKASICYBERNEWS.COM, Bekasi — Sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat mengeluhkan keterlambatan pembayaran honor serta minimnya kesejahteraan yang hingga kini belum mendapatkan solusi nyata. Keluhan tersebut ramai disampaikan melalui berbagai forum dan media sosial, sekaligus menjadi sorotan publik terhadap perhatian pemerintah daerah terhadap nasib tenaga pendidik honorer.
Para guru juga menagih komitmen Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer di lingkungan SMA dan SMK negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di tengah program penebusan ijazah siswa yang sebelumnya mendapat apresiasi luas dari masyarakat, para tenaga pendidik berharap pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan sosial pendidikan bagi siswa, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan guru yang menjadi ujung tombak proses belajar mengajar di sekolah.
Salah seorang guru honorer SMA di Jawa Barat mengungkapkan bahwa program penebusan ijazah memang sangat membantu siswa yang terkendala administrasi sekolah. Namun, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kami mendukung program penebusan ijazah untuk siswa, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan honor guru honorer. Kami juga berjuang demi pendidikan di Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut pengakuan sejumlah guru, masih banyak tenaga honorer SMA dan SMK yang menerima penghasilan minim di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Bahkan, tidak sedikit guru yang harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat peran guru honorer sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan di sekolah. Para guru berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera memberikan solusi konkret terkait keterlambatan honor, peningkatan kesejahteraan, hingga kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer.
Selain menyoroti persoalan honor, para guru juga meminta adanya perhatian jangka panjang terhadap kesejahteraan tenaga pengajar. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan program-program yang bersifat populis, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata para guru di lapangan.
“Kalau pendidikan ingin maju, gurunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai guru terus diminta berjuang, tetapi kesejahteraannya diabaikan,” ungkap salah seorang guru honorer lainnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjadi perhatian publik melalui berbagai program sosial di bidang pendidikan, salah satunya membantu penebusan ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan administrasi sekolah. Program tersebut mendapat respons positif karena dinilai membantu siswa melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.
Namun di sisi lain, muncul harapan besar dari kalangan guru honorer agar perhatian pemerintah juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Para guru berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti demi menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat seiring meningkatnya kesejahteraan guru honorer.
(Rab/Red)

0 Komentar