BEKASICYBERNEWS.COM, Bekasi — Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bekasi semakin memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 12.407 kepala keluarga (KK) atau 37.972 jiwa terdampak kekeringan hingga akhir Juli 2026. Kondisi tersebut juga berdampak pada 3.002 hektare lahan pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan. Jumat, (31/07/2026)
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menunjukkan, krisis air bersih kini menjangkau 102 titik di 23 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, yakni Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Babelan, dan Tarumajaya. Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih akibat sumur warga yang mulai mengering sejak awal musim kemarau.
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BPBD bersama berbagai pemangku kepentingan terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Hingga 30 Juli 2026, total 3.067.300 liter air bersih telah disalurkan secara bertahap kepada desa-desa terdampak. Distribusi dilakukan dengan melibatkan Perumda Tirta Bhagasasi, PMI, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dunia usaha, hingga berbagai organisasi sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa penanganan kekeringan menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemkab terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta sektor swasta agar distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh wilayah yang mengalami krisis air.
Selain mengoptimalkan armada yang dimiliki BPBD, pemerintah juga mendata kendaraan tangki milik perangkat daerah maupun perusahaan swasta untuk mempercepat proses distribusi air bersih kepada masyarakat. Langkah tersebut diambil mengingat puncak musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga September 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan penyaluran air bersih telah dilakukan secara bergilir sejak 9 Juni 2026. Menurutnya, keterbatasan armada menjadi tantangan tersendiri sehingga distribusi dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, BPBD juga mendorong solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan dan sarana tampungan air di wilayah hulu. Infrastruktur tersebut dinilai penting agar cadangan air hujan dapat dimanfaatkan saat musim kemarau sehingga potensi krisis air bersih dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, dokumentasi lapangan menunjukkan warga di sejumlah desa harus mengantre membawa ember, jeriken, dan wadah lainnya untuk mendapatkan pasokan air bersih dari mobil tangki. Kondisi tersebut menggambarkan semakin besarnya kebutuhan air bersih di tengah kemarau yang berkepanjangan. Hingga akhir Juli, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperluas distribusi bantuan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sembari menunggu datangnya musim hujan yang menurut prakiraan BMKG baru akan mulai meningkat pada Oktober hingga November 2026.
(Snt/Red)
0 Komentar