Mengusung tema "Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju", kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi insan pers untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kompetensi jurnalistik, serta mempererat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pembukaan HPN Bekasi Raya 2026 dihadiri ratusan wartawan dari berbagai organisasi profesi, perusahaan media, komunitas jurnalistik, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang menjadi fondasi utama pelaksanaan HPN Bekasi Raya tahun ini.
Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan HPN Bekasi Raya bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wadah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pers sekaligus membangun solidaritas antarinsan media di wilayah Bekasi Raya.
“HPN Bekasi Raya menjadi ruang silaturahmi, pembelajaran, sekaligus konsolidasi bagi seluruh insan pers agar mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang. Pers harus tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Jaya Eko Setiawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting sebagai salah satu pilar demokrasi yang berfungsi menyampaikan informasi secara akurat, berimbang dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan media yang profesional agar berbagai program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Informasi yang akurat dan berimbang akan membantu masyarakat memahami program pembangunan serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan itu sendiri,” kata Jaya Eko.
Ia juga mengapresiasi terselenggaranya HPN Bekasi Raya 2026 yang mampu menghadirkan ruang diskusi dan edukasi bagi wartawan dalam meningkatkan kualitas jurnalistik di era digital.
Usai pembukaan, panitia menggelar Seminar Jurnalistik yang menjadi agenda utama hari pertama. Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber berpengalaman dari bidang hukum pers, keterbukaan informasi publik dan etika jurnalistik.
 |
| Sumber : Doc. BekasiCyberNews.com |
Hendrayana, S.H., M.H.: Wartawan Harus Memahami Hukum Pers
Narasumber pertama, Hendrayana, S.H., M.H., memaparkan materi mengenai hukum pers dan perlindungan kerja jurnalistik. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa wartawan wajib memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan utama dalam menjalankan profesinya.
Menurut Hendrayana, masih banyak persoalan yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur kerja jurnalistik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas wartawan dalam bidang hukum pers menjadi hal yang sangat penting.
Ia juga menyoroti pentingnya proses konfirmasi dalam setiap pemberitaan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.
"Konfirmasi bukan sekadar formalitas. Wartawan harus dapat membuktikan bahwa upaya konfirmasi telah dilakukan secara profesional sehingga kualitas berita tetap terjaga dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari," jelasnya.
Selain itu, Hendrayana juga menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers yang selama ini menjadi lembaga independen dalam menyelesaikan persoalan jurnalistik secara profesional dan berkeadilan.
Materi kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Anton Minardi, S.IP., S.H., M.Ag., M.A.K., yang membahas mengenai keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Pers memiliki peran penting dalam memastikan hak tersebut terpenuhi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Anton Minardi juga menekankan bahwa keterbukaan informasi yang sehat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Narasumber ketiga, Dr. Aat Surya Safaat, mengupas tantangan etika jurnalistik di era digital yang ditandai dengan arus informasi yang begitu cepat.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Namun demikian, menurutnya wartawan tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar jurnalistik.
“Kecepatan informasi memang penting, tetapi akurasi harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai media menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Aat menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap media hanya dapat dipertahankan apabila wartawan tetap menjunjung tinggi independensi, verifikasi, keberimbangan dan tanggung jawab sosial dalam setiap pemberitaan.
Menurutnya, tantangan terbesar pers saat ini bukan hanya persaingan kecepatan informasi, tetapi juga menjaga kredibilitas di tengah maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar melalui berbagai platform digital.
Seminar berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta yang berasal dari berbagai media aktif mengajukan pertanyaan terkait sengketa pers, perlindungan hukum wartawan, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hingga tantangan media digital di tengah maraknya penyebaran hoaks.
Berbagai isu aktual mengenai perkembangan dunia jurnalistik turut menjadi bahan diskusi yang menarik perhatian peserta. Banyak wartawan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan para narasumber mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya HPN Bekasi Raya 2026. Ia mengajak insan pers untuk terus menjadi mitra pembangunan yang kritis namun tetap konstruktif.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah melalui pemberitaan yang objektif, edukatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui seminar jurnalistik yang menghadirkan pakar hukum pers, keterbukaan informasi publik dan etika jurnalistik tersebut, HPN Bekasi Raya 2026 diharapkan mampu meningkatkan kompetensi wartawan sekaligus memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Tema "Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju" menjadi pengingat bahwa pers yang kuat tidak hanya dibangun melalui kemampuan teknis jurnalistik, tetapi juga melalui integritas, solidaritas dan komitmen bersama untuk menjaga marwah profesi.
Rangkaian HPN Bekasi Raya 2026 sendiri masih akan berlanjut dengan berbagai kegiatan sosial dan malam puncak Anugerah Pers Bekasi Raya yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni 2026. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, insan pers Bekasi Raya diharapkan mampu terus menjadi pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif dan berkelanjutan.
(Rab/Red)
0 Komentar